I. SEJARAH
PEREKONOMIAN INDONESIA
Indonesia merupakan negara yang memiliki letak geografis yang sangat strategis,
yaitu berada di antara dua benua (Asia dan Eropa) serta dua samudra (Pasifik
dan Hindia), sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran perdagangan
antar benua. Perdagangan saat itu mengenal sebutan jalur sutra laut, yaitu
jarur dari Tiongkok dan Indonesia yang melalui Selat Malaka menuju ke India.
Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad
pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah
di Barat (Kekaisaran Romawi). Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional
disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh
raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat
perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai
zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari
berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu,
karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang lewat di daerah
mereka.
Sejarah
Perekonomian Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4 masa, yaitu:
1. Masa Sebelum Kemerdekaan
Banyaknya sumberdaya alam rempah di Indonesia
membuat Negara eropa melirik indonesia. Ada 4 negara yang pernah menjajah
Indonesia, diantaranya adalah Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang.
Pada masa penjajahan Portugis, perekonomian
Indonesia tidak banyak mengalami perubahan dikarenakan waktu Portugis menjajah
tidaklah lama disebabkan kekalahannya oleh Belanda untuk menguasai Indonesia,
sehingga belum banyak yang dapat diberlakukan kebijakan.
Dalam masa penjajahan Belanda selama 350
tahun Belanda melakukan berbagai perubahan kebijakan dalam hal ekonomi, salah
satunya dengan dibentuknya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).
Belanda memberikan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda dengan tujuan
menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi
perusahaan imperialis lain seperti EIC milik Inggris. Untuk mempermudah aksinya
di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi.
Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia
Belanda. Namun walau demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi
NusantaratelahdikuasaiVOC.
Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor
sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.
2. Masa Orde Lama
a)
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal
kemerdekaan amat buruk karena inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih
dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada Oktober 1946 pemerintah RI
mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang.
Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar
negeri mengakibatkan kekosongan kas negara.
Dalam
menghadapi krisis ekonomi-keuangan, pemerintah menempuh berbagai kegiatan,
diantaranya :
- Pinjaman Nasional, menteri
keuangan Ir. Soerachman dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional
Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional yang akan
dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun.
- Hubungan dengan Amerika,
Banking and Trade Coorporation (BTC) berhasil mendatangkan Kapal Martin
Behrman di pelabuhan Ciberon yang mengangkut kebutuhan rakyat, namun semua
muatan dirampas oleh angkatan laut Belanda.
- Konferensi Ekonomi, Konferensi
yang membahas mengenai peningkatan hasil produksi pangan, distribusi bahan
makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan asing.
- Rencana Lima Tahunan (Kasimo
Plan), memberikan anjuran memperbanyak kebun bibit dan padi ungul,
mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam pertanian, menanami
tanah terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.
- Keikutsertaan Swasta dalam
Pengembangan Ekonomi Nasional, mengaktifkan dan mengajak partisipasi
swasta dalam upaya menegakkan ekonomi pada awal kemerdekaan.
- Nasionalisasi de Javasche Bank
menjadi Bank Negara Indonesia,
- Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
(Benteng Group)
- Sistem Ekonomi Ali-Baba
b)
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Perekonomian
diserahkan sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih belum mampu
bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi
perekonomian Indonesia.
Usaha-usaha
yang dilakukan untuk mengatasinya antara lain:
- Gunting Syarifuddin, yaitu
pemotongan nilai uang untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar
tingkat harga turun
- Program Benteng (Kabinet
Natsir), yaitu menumbuhkan wiraswasta pribumi agar bisa berpartisipasi
dalam perkembangan ekonomi nasional
- Pembatalan sepihak atas
hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
c)
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai
akibat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi
terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme
(segalanya diatur pemerintah). Namun lagi-lagi sistem ini belum mampu
memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Akibatnya adalah :
- Devaluasi menurunkan nilai uang
dan semua simpanan di bank diatas 25.000 dibekukan
- Pembentukan Deklarasi Ekonomi
(Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara
terpimpin
- Kegagalan dalam berbagai
tindakan moneter
3. Masa Orde Baru
Pada awal orde baru, stabilitas ekonomi dan
politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorintasi pada
pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan
pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi
liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi
dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi
campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan
praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam
perekonomian secara terbatas.
Kebijakan ekonominya diarahkan pada
pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan
pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja,
kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran
pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum
pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang
disebut Pelita.
Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil
swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan
rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi,
dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan
preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB.
Namun dampak negatifnya adalah kerusakan
serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan
ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam
masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping
itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi
dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa
diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil.
Sehingga meskipun berhasil meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh.
Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global,
Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara
drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai
kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
4.
Masa Orde Reformasi
Orde reformasi dimulai saat kepemimpinan
presiden BJ.Habibie, namun belum terjadi peningkatan ekonomi yang cukup
signifikan dikarenakan masih adanya persoalan-persoalan fundamental yang
ditinggalkan pada masa orde baru. Kebijakan yang menjadi perhatian adalah cara
mengendalikan stabilitas politik. Sampai pada masa kepemimipinan presiden Abdurrahman
Wahit, Megawati Soekarnoputri, hingga sekarang masa kepemimpinan presiden
Susilo Bambang Yudhoyono pun masalah-masalah yang diwariskan dari masa orde
baru masih belum dapat diselesaikan secara sepenuhnya. Bisa dilihat dengan
masih adanya KKN, inflasi, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, dan melemahnya
nilai tukar rupiah yang menjadi masalah polemik bagi perekonomian Indonesia.
Masa
Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah
yang mendesak untuk dipecahkan adalalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan
yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain :
a. Meminta
penundaan utang sebesar US$ 5,8 Milyar pada pertemuan paris Club ke-3 dan
mengalokasikan pemabayaran utang luar negri sebesar 116,3 Trilliun.
b.
Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di
dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi
kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Penjaualan tersebut
berhasil menaikan partumbuhan ekonomi Indonesia menajadi 4,1%. Namun kebijakan
ini menibulkan kontroversi yaitu BUMN yang di privatisasikan dijual pada
perusahaan asing.
Masa
kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama Presiden
Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, yang dilatarbelakangi oleh naiknya
harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan
dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan
masyrakat. Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial yang kedua yakni BLT
bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun kebanyakan BLT tidak
sampai ke tangan yang berhak, dan pembagaiannya juga banyak menimbulkan masalah
sosial. Kebijkan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah
mengandalkan pembangunan infrastruktur summit pada bulan 2006 lalu, yang
mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Dengan semakin banyak
investasi asing di Indonesia, diharapakan jumlah kesempatan kerja juga akan
bertambah. Pada pertengahan bulan oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa
hutang pada IMF sebesar 3,2 Miliar dolar AS. Harapan kedepannya adalah
Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan
dalam negeri.
Sistem
Perekonomian Indonesia Saat Ini :
Sebagian orang berpendapat bahawa sistem yang
digunakan sekarang lebih condong ke barat atau disebut sistem ekonomi
liberal/kapitalis, sistem yang membebaskan segala macam bentuk kegiatan
ekonomi. Pemerintah tak ada urusan dengan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat.
Mereka semua mendapat hak yang sama untuk berkreatifitas tak ada larangan.
Intinya adalah sistem ini semua bebas melakukan apa saja sehingga tak
mengherankan kaum pemodal atau kapital menjadi kaum yang super power pada
sistem ekonomi sehingga membuat yang miskin semakin miskin, eksploitasi
besar-besaran terhadap sumber daya alam, kesenjangan sosial, itulah yang
terjadi pada perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis yang
tidak lama lagi akan menuju neo-liberal. Indikasi sistem perekonomian Indonesia
diarahkan untuk mengikuti mekanisme pasar disamping dominasi kekuatan korporasi
swasta yang semakin menguat. Sistem neo-liberal ini semakin subur manakala bola
salju globalisasi semakin memasuki berbagai sendi-sendi kehidupan. Semula
globalisasi masih terkait dengan bidang informasi dan komunikasi, namun bola
salju globalisasi semakin membesar dan menggulung bidang lainnya termasuk
sektor ekonomi,politik. Contohnya saja Harga BBM sudah didesak agar secara
bertahap mengikuti harga internasional. Di Indonesia sendiri dapat dihitung
para konglomerat yang menguasai perekonomian, itu hanya ada segelintir orang
saja. Kondisi ini terjadi sebagai konsekuesi kita menganut sistem kapitalis.
Sebenarnya sistem inilah yang dijalan kan di Indonesia walaupun pemerintah
tidak mengakuinya secara terbuka.
Sumber
